BUDAYA DAN KEBUDAYAAN (Bagian 1; Pagar Yang Rapuh)

Indonesia secara demografi adalah termasuk negara yang memiliki penduduk terbanyak no 4 (empat) di dunia dengan jumlah perkiraan penduduk sebanyak 255.993.674 jiwa, dibawah Amerika, 321.368.864 jiwa, yang terbagi dalam beragam etnis/suku, kultur/budaya & tradisi, Bahasa dan Agama. 

Secara hukum, kepercayaan dan Agama yang diakui (dibolehkan) di Indonesia adalah; Islam, Kristen. Hindu, Budha, Kong Hu Chu, dan aliran kepercayaan.   Agama yang dianut seseorang dapat dengan mudah dikenali khususnya dari cara berpakaian dalam beribadah dan dari bentuk rumah ibadahnya.   Namun perbedaan yang sangat mendasar dari masing-masing agama ini adalah dalam hal definisi tentang Ketuhanan (dalam islam disebut “Tauhid” -bagaimana perbedaan tersebut, penulis tidak memiliki cukup kapasitas untuk menilai dan menguraikannya-). 

Secara etnisitas, jumlah etnis/suku di Indonesia kurang lebih sebanyak  1.340 suku bangsa, (dan 2.500 jenis bahasa - BPS-Indonesia-).  Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap etnis memiliki perbedaan karakter dan ciri sosial tersendiri.  Secara umum misalnya ciri yang paling mudah dan sederhana bisa kita kenali adalah seperti dalam hal Bahasa  ibu yang dipergunakan dan cara berbahasa (intonasi/dialek), cara berpakaian, tradisi dalam pernikahan, cara pemberian dan atau penyebutan nama serta gelar (misalnya; orang Batak, Bugis, Makassar, Tolaki, Papua, Maluku dan Jawa, cenderung mudah diasosiasikan asal-usul suku/etnisnya, kendati belum sempat bertemu dengan orang bersangkutan), dan bahkan beberapa diantaranya bisa dikenali dari gambaran bentuk/rupa secara pisik.

Selain beberapa ciri yang telah disebutkan diatas, terdapat pula beberapa ciri lainnya yang dapat kita gunakan untuk mengenali dan membedakan suatu etnis  dengan etnis lainnya, seperti; dalam hal bagaimana bentuk struktur sosialnya, bagaimana perilaku dalam membangun dan mengembangkan hubungan sosial;  antara sesama manusia, interaksi dengan Alam sekitar (eksploitasi & konservasi), dan dengan Pencipta (Tuhan). Yang kesemuanya kemudian kita kenali dan biasa kita sebut sebagai karakter Budaya dan kebudayaan. 

Karakteristik Budaya secara umum di masing-masing etnis memiliki sisi-pandang dan pengertian yang berbeda-beda (kendati kita bisa menemukan secara bentuk ada persamaan-serupa tapi tak sama- pada beberapa etnis), hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masing-masing etnis tersebut. 

Istilah Budaya secara etimologi, berasal dari sebuah kata dalam bahasa Sangsekerta yaitu; buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana orang / suku mengorganisir kemampuan ilmu, pengetahuan dan teknologi (akal) yang dimiliki dan dikuasai, dalam memperlakukan (menerima dan berbagi) orang lain (horisontal-vertikal) dan atau suku lainnya, alam sekitarnya, dan pencipta (Tuhan / ALLAH / Acintya / Hyang Widhi / God / Dewa), didasarkan pada nilai dan prinsip norma yang baik/positif; kebersamaan/soliditas/solidaritas, jujur, ikhlas (tanpa pamrih), sebagai wujud pengabdian/bakti dan rasa syukur (budi), demi citra dan harga diri orang dan atau kelompok/sukunya.

Budaya dapat pula uraikan sebagai suatu pola (pedoman/panduan) hidup menyeluruh yang terbentuk (kausalitas) dan berkembang (ada proses pembelajaran-dinamis) dari banyak unsur nilai-nilai dan prinsip yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi (sebagian bahkan berpendapat; bahwa beberapa kemampuan orang dan atau komunitas/suku diwariskan secara genentik, seperti kemampuan berbahasa, dan mungkin juga kemampuan merancang bangun, seperti halnya kemampuan orang dari suku Bugis/Makassar dalam membuat dan sekaligus mengoperasikan perahu layar “Pinisi”, kendati tanpa melalui pendidikan formal kejuruan yang tinggi) . 

Berdasar pada kerangka pikir tentang budaya seperti uraian diatas, maka budaya mutlak memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku setiap orang dan atau suku, implikasinya akan berpengaruh pada seberapa besar penerimaan (akseptabilitas) orang terhadap perilaku seseorang tersebut dan atau perilaku suku tersebut dimata suku lainnya. 

Nilai, prinsip dan tata aturan (norma) hidup yang menjadi sebuah kebudayaan dalam suatu suku, didefinisikan dan dirumuskan, serta disusun secara eksklusif oleh pihak-pihak tertentu (tergantung struktur sosial (strata), struktur kepemimpinan dan birokrasi yang diterapkan) yang diberi kepercayaan dan kewenangan untuk melaksankan amanah kepemimpinan dalam suatu etnis.  Para pemimpin ini, ada yang muncul dari sebuah kesepakatan secara aklamasi karena sebuah peristiwa heroik (konsep kepahlawanan), atau karena sebuah peristiwa yang mengandung unsur “magic”, atau karena lahir dari sebuah kontestasi poltik, dan ada pula yang dipilih dan ditetapkan berdasar pada tata aturan yang yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para leluhur, dan telah menjadi tradisi dalam suku tersebut. 

Definisi atas nilai dan rumusan turunannya berupa norma, serta parameter dan indikator “berbudi” (yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan penilaian perilaku anggota suku, sekaligus berfungsi sebagai pagar pembatas yang akan melindungi dan menentukan derajat nilai-nilai tersebut) yang disampaikan oleh pemimpin adalah dianggap sebagai sebuah titah, yang berarti perintah dan wajib dilaksanakan oleh semua anggota suku, dan bahkan tidak diperbolehkan untuk dipertanyakan atau dipertentangkan (dibahas dan dikritisi).

Jika kita mundur jauh kebelakang, saya ingin mencoba bertanya, “bagaimana suatu kolompok orang berupa etnis/suku merancang dan membuat kesepakatan atas terbentuknya suatu nilai maupun norma yang akan menjadi panduan/pedoman hidup “berbudi”, yang kemudian kita sebut sebagai sebuah kebudayaan?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya saya sebagai penulis ingin menyampaikan bahwa uraian dibawah ini bisa jadi adalah sebuah jawaban, namun bisa jadi pula hanya sebuah gambaran yang coba ditawarkan untuk menjadi alternatif jawaban.  Karena saya sebagai penulis, semata hanya mengandalkan pengetahuan secara umum (bukan hasil penelitian), ditambah beberapa pengalaman empiris.  Untuk bisa lebih detil menjawab pertanyaan tersebut, selayaknya penulis mengawalinya dari teori atau konsep terbentuknya sebuah suku/etnis.  Namun pada kesempatan ini penulis mengabaikan hal tersebut, dan akan membahasnya dalam tema yang lain.

Pada beberapa etnis, kesepakatan tentang nilai, tata aturan (norma) serta parameter dan indikator perilaku berbudi (berbudaya) dimaksud tersebut bukan hanya dalam pengertian; bahwa para leluhur sebelumnya telah bermusyawarah, berdiskusi, menganalisa pemikiran dan ide-ide yang berkembang, dan selanjutnya menyimpulkan beberapa hal, yang kemudian disepakati dan ditetapkan untuk menjadi sebuah konsep nilai dan sekaligus berisi rumusan tentang tata aturan/norma.  Dan dimana setiap anggota suku wajib menjalankannya (layaknya sebuah kegiatan Focus Group Discussion di era sekarang). 

Namun bentuk kesepakatan dalam konteks lain, yang ingin penulis sampaikan adalah; bahwa yang terjadi adalah dimana para leluhur, telah bersepakat untuk tunduk pada suatu konsep nilai dan tatanan norma yang ada didalamnya.  Dimana konsep tentang nilai dan tatanan norma tersebut bukan berasal dari pemikiran/ide mereka, namun konsep tersebut datang dan dibawa oleh pihak lain.  Dimana yang dimaksud sebagai pihak lain ini bisa berarti seseorang atau sekelompok orang dari suku lain, yang mungkin lebih maju (kuat), dan kesepakatan untuk mengikuti budaya suku lain tersebut diharapkan dapat membuat suku mereka memperoleh kemajuan yang sama.  Atau juga bisa berarti, bahwa yang dimaksud sebagai pihak lain dalam hal ini adalah; dimana konsep nilai dan tata aturan/norma tersebut berasal dari sesuatu yang berada diluar alam manusia, yakni berasal dari proes interaksi dengan alam ghaib (misalnya; wangsit/ilham/wahyu), seperti yang biasa kita dengar dan atau baca dalam kisah-kisah para pertapa dalam cerita rakyat. 

Proses masuknya (baca; disepakati) nilai dan tata norma ini bisa secara “halus” dan atau secara kasar/paksa.  Secara paksa biasanya terjadi dalam situasi dimana suatu suku berada dalam kekuasaan dan kendali (baca: terjajah) suku lain.  Sementara secara halus bisa terjadi dari sebuah proses “asimilasi” sebagai implikasi dari semakin intensifnya interaksi sosial antar suku.  Interaksi antar suku yang bisa mendorong proses asimilasi biasanya karena adanya hubungan saling menguntungkan, seperti hubungan pertukaran sumber daya atau komoditi bahan kebutuhan pokok (barter/dagang), serta karena pernikahan. - Dijaman modern saat ini, “asimilasi” semakin cepat karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi -.

Secara umum kita mengetahui bahwa dorongan kehendak (motivasi) seseorang untuk berinteraksi dengan orang atau pihak lain adalah karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi namun tidak dapat diadakan secara mandiri.  Kondisi ini yang sering “memaksa” setiap orang untuk harus berinteraksi untuk memperoleh dukungan (mutual support) dari orang lain maupun dari makhluk lain (maksudnya tidak seperti kisah Kanjeng Dimas bekerjasama dengan para Jin, tetapi seperti kerjasama seorang petani dengan sapi dalam membajak sawah/ladangnya). 

Dalam konteks membangun dan mengembangkan interaksi dalam kaitannya untuk memperoleh dukungan (mutual support) ini, dalam perkembangannya mengalami evolusi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.  Benturan-benturan terhadap “pagar pembatas” nilai, sedikit demi sedikit membuat tiang-tiang pagar tersebut lapuk, patah, bahkan tercabut, akhirnya “pohon” nilai yang dilindungi pagar digerogoti oleh hama (invasi/dominasi nilai dari luar) sehingga buahnya (derajat) menjadi sedikit dan bahkan busuk. Hipotesa ini bisa kita temukan pada bagaimana bangunan “kerjasama” yang sebelumnya terbangun atas dasar nilai “berbudi” dengan parameter/indikator positif (kejujuran, keikhlasan/tanpa pamrih, soliditas/solidaritas, dll), namun kemudian nilai berbudi itu terdistorsi oleh “masuknya” nilai (hama) dari budaya materalisme, sehingga (tak bisa dihindari) kerjasama yang terbangun adalah atas dasar kepentingan dan pertimbangan untung-rugi (transaksional).  Dan pada akhirnya, harapan untuk memperoleh dukungan secara gratis dan sukarela (tanpa pamrih, mengedepankan kebersamaan) adalah dipandang sesuatu yang aneh dan bahkan tidak etis (buah busuk).